Tim Hukum AMIN Desak Bawaslu Beri Penjelasan Pemilih di 2.413 TPS Mencoblos Lebih dari Sekali

Tim Hukum Nasional Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN). (Foto: tangkapan layar youtube)

JAKARTA -- Tim Hukum Nasional Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) mendesak Bawaslu RI menjelaskan temuan indikasi ribuan tempat pemungutan suara (TPS) dengan para pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Dalam keterangan pers pada 15 Februari 2024, Bawaslu RI mengungkap banyak terjadi permasalahan yang tersebar di berbagai wilayah. Badan Pengawas Pemilu itu menemukan 19 permasalahan, dengan rincian 13 permasalahan pada pemungutan suara dan enam permasalahan pada pelaksanaan perhitungan suara.

Pada bagian masalah pemungutan suara, Bawaslu menyebut terdapat 2.413 TPS yang didapat adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Direktur Sengketa Proses THN AMIN, Zaid Mushafi, menyatakan, Bawaslu tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana saja terdapat permasalahan tersebut. Karena itu, menurut dia, sudah sepatutnya masyarakat umum mengetahui fakta-fakta di balik temuan tersebut.

“Masyarakat perlu tahu karena patut diduga pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Zaid dalam keterangan persnya, Jumat (16/2/2024).

Hingga saat ini Bawaslu juga belum menyampaikan kepada publik, khususnya pihak yang dirugikan, mengenai bagaimana penanganan dan penindakan yang dilakukan dan sejauh mana tahapan yang telah dilakukan oleh Bawaslu yang menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya pemilu.

Terkait temuan Bawaslu tentang pemilih mencoblos lebih dari satu kali, maka seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang. Zaid juga menduga kejadian yang sesungguhnya melampaui jumlah 2.413 TPS atau lebih besar dari yang ditemukan Bawaslu itu.
“Karenanya kami meminta Ketua Bawaslu segera memberikan konfirmasi dan klarifikasi dalam waktu yang singkat,” tegas dia.

Hal ini, lanjut Zaid, penting dilakukan agar tidak menimbulkan waswas dan kecurigaan terhadap adanya upaya pelaksanaan pemilu yang tidak jujur dan adil sehingga merugikan masyarakat. Ia juga meminta Bawaslu terus bekerja menemukan berbagai pelanggaran yang sesungguhnya telah terang benderang banyak terjadi dan menguntungkan paslon tertentu.

(nnn)