Prabowo Jadikan Budi Gunawan Sebagai Menkopolkam, DPR RI Mengapresiasi

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan dan Presiden RI Prabowo Subianto (kanan). (Foto: Istimewa)

JAKARTA -- Penunjukan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) oleh Presiden RI Prabowo Subianto banyak mendapat apresiasi. Salah satunya dari anggota DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono yang percaya tim pimpinan Budi Gunawan berakar pada keahlian dalam mengelola lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN) sebelumnya, serta pengalaman panjangnya dalam bidang keamanan.

"Dengan latar belakang tersebut, Budi Gunawan dipandang mampu memimpin koordinasi kementerian-kementerian strategis yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri dan luar negeri, reformasi birokrasi, serta isu komunikasi dan digital, yang semakin krusial di era globalisasi dan disrupsi teknologi," ujar Dave dalam keterangan tertulisnya yang diterima koranterbit.id, Senin (21/10/2024).

Dave mengaku mengenal sepak terjang Budi Gunawan sebelumnya sebagai Kepala BIN selama menjadi mitra Komisi I DPR RI sejak tahun 2016 hingga diberhentikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2024. Budi Gunawan kemudian digantikan oleh M Herindra.

"Menkopolkam Budi Gunawan dan timnya di Kemenkopolkam diproyeksikan bakal memainkan peran kunci dalam mengawal kebijakan strategis yang dirancang oleh Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri, modernisasi alutsista, dan diplomasi strategis di kawasan," jelas Dave yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

Di sisi lain, kata Dave, dengan tidak lagi membebani kementeriannya dengan masalah hukum, tim tersebut dapat berfokus sepenuhnya pada keamanan dan politik dalam negeri, memastikan terjaganya ketertiban umum, dan keamanan nasional dalam segala situasi.

"Visi politik keamanan Presiden Prabowo terlihat jelas dalam pembentukan dua kementerian ini, yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan masalah keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri dapat dikelola secara lebih terfokus dan berkelanjutan," tegas Dave.

Dave menggarisbawahi, Prabowo dikenal memiliki pandangan bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Oleh karena itu, penekanan pada aspek pertahanan, komunikasi, serta reformasi birokrasi menjadi pilar penting dalam menjaga integritas dan ketahanan negara, baik dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri.

"Pemisahan polkam dengan urusan hukum menandakan adanya orientasi yang jelas untuk memperkuat dan mengelola aspek politik dan keamanan secara lebih efektif, di tengah tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi Indonesia," jelas Dave.

Lebih lanjut Dave menekankan, dukungan terhadap reformasi birokrasi juga mencerminkan visi Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.

"Keselarasan antara politik, keamanan, dan birokrasi akan menjadi landasan penting bagi pemerintahan Prabowo dalam mencapai agenda nasionalnya," kata Dave mengakhiri.

 

(dmr)