Skrining Kesehatan Mental Pekerja Penting Dilakukan untuk Optimalkan Produktivitas

Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes Imran Pambudi 

JAKARTA – Skrining kesehatan mental di lingkungan kerja belum menjadi hal yang biasa di lakukan. Padahal mengetahui kesehatan mental pekerja dapat meningkatkan produktivitas yang akan berkontribusi pada perusahaan atau instansi.

“Skrining kesehatan mental pekerja saat ini baru dilakukan sekitar 2,3 persen atau 8,6 juta jiwa dari seluruh total jumlah penduduk udia di atas 15 tahun. Padahal peluangnya sangat besar bisa dilakukan saat penerimaan pegawai atau saat medical check up,” ujar Direktur Kesehatan Jiwa Imran Pambudi pada temu media Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Menurut Imran, skrining kesehatan mental pekerja sekaligus untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi yang diperoleh Indonesia kurun 2020-2035. Mengingat dari total populasi 273 juta penduduk Indonesia, 70 persen atau 131 juta jiwa adalah pekerja. Mereka memiliki peran penting sebagai tulang punggung keluarga, aset negara dalam perekonomian, serta yang melahirkan generasi penerus bangsa.

Imran mengatakan kesehatan mental para pekerja mendapatkan perhatian serius. Mengutip data 2022 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 1 dari 8 orang di seluruh dunia memiliki masalah kesehatan jiwa.

"Dan 1 miliar orang yang hidup dengan gangguan jiwa, dimana 15 persen di antaranya adalah pada usia kerja," lanjut Imran.

Selain itu, katanya, gangguan depresi dan kecemasan juga menghambat perekonomian, dengan kerugian sebesar 1 triliun dolar karena penurunan produktivitas.

Imran menambahkan, berbagai dampak masalah kesehatan jiwa pada pekerja mencakup gangguan psikologis seperti depresi, burn out, bahkan keinginan bunuh diri, gangguan medis seperti masalah kardiovaskular, muskuloskeletal, penurunan imunitas, perubahan perilaku, hingga penurunan performa kerja.

Adapun masalah kesehatan jiwa pada performa organisasi, katanya, meliputi antara lain penurunan produktivitas dan efisiensi, penurunan kepuasan akan pekerjaan dan loyalitas, meningkatnya absensi, serta penurunan kualitas hubungan sesama, serta peningkatan biaya untuk mengatasi masalah kesehatan atau kecelakaan yang sering terjadi.

Imran juga menyebutkan sejumlah upaya pemerintah guna menangani hal-hal itu, contohnya adalah identifikasi, penilaian, dan pengendalian. Di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, ujarnya, kesehatan jiwa menjadi salah satu aspek yang dicek dalam inisiatif skrining ulang tahun.

"Kemudian ada di upaya penanganan penyakit, kita juga perlu mengupayakan pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di tempat kerja. Dalam hal ini terkait dengan kesehatan kerja itu ada namanya P3LP yaitu pertolongan pertama pada luka psikologis," katanya.

Pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan, mulai dari institusi pendidikan hingga tempat kerja, agar masing-masing memiliki pihak yang ditunjuk untuk menjadi pihak pertama yang memberi pertolongan pertama pada luka psikologis, sebelum menghubungkan ke pihak yang lebih kompeten. 

Temu media itu sendiri menghadirkan tiga narasumber yakni dr. Palupi Agustina, Sp.OK yang membawakan materi Kenali Risiko Stres di Tmepat Kerja, Pramudika R Hapsari, M.PSi, Psikolog, yang membawakan materi Menciptakan Keseimbangan Antara Kinerja dan Kesejahteraan serta dr. Monic Cynthia Dewi, Medical Manager Halodoc. (in)